Page Nav

HIDE

Gradient Skin

Gradient_Skin

Pages

Responsive Ad

Jokowi Dipanggil Bawaslu? Ini Dia Penjelasannya

Gambar : Nasional Kompas Warta24— Fritz Edward Siregar, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mengungkapkan terkait dua laporan soa...

Gambar : Nasional Kompas

Warta24—Fritz Edward Siregar, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mengungkapkan terkait dua laporan soal debat pilpres Ahad (17/2) dimana capres 01 akan dimintai keterangannya. Namun, Bawaslu akan memastikan dulu apakah laporan yang ada memenuhi unsur pidana pemilu.

Dikutip dari republika, Fritz mengatakan saat dikonfirmasi wartawan, "Ya kemungkinan bisa dipanggil." Selasa (19/2) malam.

Bawaslu akan mengecek terlebih dahulu atas dugaan pelanggaran pemilu yang disangkakan oleh kedua pelapor sudah terpenuhi atau belum. "Kami akan cek syarat formil dan materiil atau tidak. Kalau termasuk dugaan pelangggaran pemilu, siapa saja bisa dipanggil untuk dimintai keterangan," jelas Fritz.

Sebelumnya, pada Senin (18/2) siang, tim advokasi Indonesia Bergerak melaporkan capres Jokowi ke Bawaslu. Laporan tersebut terkait dugaan serangan personal kepada capres Prabowo Subianto saat debat pada Ahad (17/2) malam.

Djamaluddin Koedoeboen, Kuasa hukum pelapor, menegaskan apa yang diutarakan Jokowi dalam debat Capres Ahad (17/2) kemarin menuai kontroversi, pasalnya menyerang personal dan mengarah kepada fitnah. "Apa yang beliau sampaikan bertentangan dengan pasal 280 ayat (1) huruf c UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2018. Sehingga menurut hemat kami karena beliau saat ini juga adalah seorang pejawat sehingga tentu harus kita luruskan sebab publik juga tahu terhadap siapapun termasuk pejawat bilamana melanggar aturan harus diproses secara hukum," paparnya.

Sebagaimana diketahui, Jokowi menyampaikan bahwa Prabowo memiliki lahan seluas 2.200 hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah. Djamaluddin menuturkan, serangan secara pribadi ini sudah yang kedua kali dilakukan Jokowi kepada Prabowo.

"Yang pertama soal caleg koruptor. Itu sangat tidak baik sekali untuk seorang calon presiden seperti itu. kami pikir hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi. Makanya kami semalam itu kami ada pembicaraan semestinya kami boikot itu acara debat kemarin," jelasnya.

Pada hari ini (18/2), Jokowi kembali dilaporkan ke Bawaslu. Laporan tersebut diajukan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

Eggi Sudjana, Kuasa hukum TPU, mengungkapkan pihaknya melaporkan Jokowi karena diduga menyampaikan keterangan palsu. "Koalisi ini menyepakati untuk melaporkan saudara Jokowi dalam perspektif secara hukum sebagai capres di dalam konteks debat. Dalam hal ini Jokowi telah memberikan keterangan palsu," ujar Eggi kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa
Diantara keterangan palsu yang disampaikan oleh Jokowi adalah tentang impor jagung sebanyak 180 ribu ton. Padahal dari data BPJS sekitar 700-an ribu.

Eggi menambahkan, "Bedanya jauh sekali. Itu kan palsu. Kemudian juga yang mendasar lagi soal kebakaran hutan, sampai tidak pernah ada kebakaran. Padahal selama dia mimpin banyak kebakaran hutan contohnya di Riau, Sumatera."

Jokowi sendiri menyatakan, tidak usah ada debat, jika sedikit-sedikit peristiwa dalam debat diancam untuk dilaporkan kepada Bawaslu. "Ya debat yang lalu saya dilaporkan, kalau debat dilaporkan enggak usah debat saja," kata Joko Widodo (Jokowi) sambil tertawa saat ditanya wartawan di Tangerang, Senin (18/2).

Pada kesempatan itu, ia melepas kontainer kopi ekspor ke-250.000 dari PT Mayora Indah Tangerang ke Filipina. Jokowi menanggap, mengapa setiap selesai debat, ada saja materi atau peristiwa setelahnya yang diancam akan dilaporkan ke Bawaslu.

"Debat kok dilaporkan, kok bagaimana? Kan sudah ada Ketua Bawaslu dan Komisioner Bawaslu di situ," ujarnya

Kehadiran mereka, menurut Jokowi, cukup menjadi kontrol bagi capres selama pelaksanaan debat berlangsung. "Ya kalau kira-kira enggak anupasti dibisikinenggak kok," katanya.


Raih beasiswa kuliah disini

Nama Penulis : Muhamad Wajih R

Reponsive Ads