Page Nav

HIDE

Gradient Skin

Gradient_Skin

Pages

Responsive Ad

Dalam Debat Capres Tadi Malam, Ini Kata AMAN

Warta24-- Dalam debat kedua tadi malam menuai pujian dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), pihaknya menilai pernyataan calon pr...


Warta24--Dalam debat kedua tadi malam menuai pujian dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), pihaknya menilai pernyataan calon presiden nomor urut 01 dan 02 menarik terkait tema sumber daya alam dan lingkungan hidup. Terkait program reforma agraria, tidak ada yang salah dengan program calon presiden (capres) Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Dilansir dari Republika, Arman, Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM PB AMAN mengatakan, “Tidak ada yang salah dengan program kehutanan sosial Jokowi, kalau terpilih kembali.” Senin (18/2).

Arman mengungkapkan AMAN lebih berkonsentrasi pada program pengakuan dan perlindungan wilayah adat, diantaranya hutan adat harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Dikarenakan selama ini masyarakat telah ada dan menguasai suatu wilayah sebelum masyarakat rapublik ini ada. Disamping itu, perlindungan terhadap masyarakat adat adalah amanah konstitusi.

Arman menuturkan bahwa ada pekerjaan rumah bagi siapun presiden yang terpilih nantinya, yakni menyelesaikan konflik-konflik yang banyak terjadi di wilayah adat. Karena itu pekerjaan pertama yang harus diselesaikan adalah memastikan negara hadir di tengah masyarakat adat melalui skema pengakuan dan perlindungan wilayah adat, salah satunya hutan.

“Pernyataan Jokowi bagus (melanjutkan program reforma agraria), dengan catatan. Di mana DIM (daftar inventarisasi masalah) RUU Masyarakat Adat, jadi antara teks dan konteks tak nemu, jangan sampai jadi janji,” ungkapnya.

Terkait penyampaian capres nomor urut 02 Prabowo, Arman tertarik dengan konsep yang menekankan pada Pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Tapi, dia menuturkan Prabowo tidak menjelaskan seperti apa hak negara dalam menguasai sumber daya alam (SDA) tersebut.

Arman juga mengatakan, “Konsen Prabowo ingin seluruh pengelolaan SDA itu dikerjakan negara, bukan asing. Semangat Prabowo bagaimana sumber daya alam sedapat mungkina dikelola pemerintah Indonesia, menarik.”

Arman menjelaskan bahwa pengelolaan SDA memang kewenangan negara, bukan hanya dalam konteks perdata. Negara memiliki kewenangan ihwal bagaimana mengatur SDA didistribusikan pengelolaan ke masyarakat untuk tujuan kesejahteraan rakyat.

“Salah satunya ada kewajiban pengurus negara, entah presiden dan menteri-menterinya, untuk kemudian memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya,” tegas Arman. 


Kuliah masih bingung mau kemana? cek yuu disini

Nama Penulis : Muhamad Wajih R
Gambar : inewscrime.com
Sumber : Republika

Reponsive Ads