Page Nav

HIDE

Gradient Skin

Gradient_Skin

Pages

Responsive Ad

Sebanyak 3500 Pengidap Gangguan Jiwa Siap mengikuti Pemilu

Warta24— Sebanyak lebih dari 3.500 orang dengan gangguan jiwa telah terdaftar dalam pemilih Pemilu tahun 2019 ini. Komisi Pemilihan Umum (...

Warta24—Sebanyak lebih dari 3.500 orang dengan gangguan jiwa telah terdaftar dalam pemilih Pemilu tahun 2019 ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengumumkan bahwa semua penyandang disabilitas termasuk disabilitas mental (gangguan jiwa) memiliki hak suara dalam pencoblosan Pemilu 17 April 2019 mendatang.

Dengan begitu, kabar tersebut menuai kontroversi baik pro maupun kontra. Ada yang mendukung hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODJG) ada juga yang tidak setuju.

Dilansir dari Health Liputan6.com melalui sambungan teleponnya , merespons hal tersebut Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) Eka Viora angkat bicara, dia mengatakan, “Iya, soal ODGJ yang akan ikut Pemilu 2019 memang heboh. Banyak pro kontra karena kurangnya pemahaman masyarakat. Ada stigma negatif dan diskriminasi," Senin (8/4).

Sama seperti halnya warga negara pada umumnya, ODJG juga memiliki hak pilih. Karena hak pilih ODJG sudah tertera dalam hak asasi manusia pada orang dengan disabilitas seperti yang sudah dijamin oleh Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pemilihan Umum).

"Orang dengan gangguan jiwa memiliki hak pilih yang sama dengan warga negara lainnya. Ini terkait aspek yuridis yang melekat sebagai hak asasi manusia (aspek filosofis)," jelas Eka.

Soal suara hak pilih bagi ODJG di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1955 silam. Ada beberapa regulasi yang berlaku di Indonesia soal hak suara ODJG.

Diantaranya Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Pasal 28 D ayat 1, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bab 9, Pasal 43 ayat 1 dan 2, lalu Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 148
Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 yang terkait Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum--menghilangkan 2 pasal dalam PKPU no 11 tahun 2018.

"Ada pasal 3 ayat 2 poin C menyatakan pemilih sedang tidak terganggu jiwanya, serta pasal 3 ayat 4 yang mengharuskan orang dengan gangguan jiwa membawa surat keterangan dokter untuk bisa memilih," jelas Eka dalam keterangan rilis.
Selain itu, regulasi lain meliputi Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Pasal 28 D ayat 1; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bab 9, Pasal 43 ayat 1 dan 2; dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 148.

Eka sendiri menilai mengenai angka 3.500 ODJG, menurutnya angka ini sebenarnya masih lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan jumlah orang dengan gangguan jiwa yang ada di Indonesia. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, ada lebih dari 500 000 ODGJ.

Kuliah murah? Disini aja

Nama Penulis : Muhamad Wajih R
Gambar : Detik
Sumber : Liputan6

Reponsive Ads