www.AlvinAdam.com


Warta 24 Indonesia

Daftar Gratis!

Ketikan alamat email anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

thumbnail

Posted by On Januari 17, 2018

Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Isharyanto (foto: istimewa).Isharyanto (istimewa). Kamis, 18 Januari 2018 05:00 WIB Ichwan Prasetyo/JIBI/SOLOPOS Kolom Share : GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.

Solopos.com, SOLOâ€"Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Banyak pengamat dan media massa menuliskan sekarang ada peluang pertambahan calon tunggal, yakni hanya sepasang calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di suatu daerah.

Fenomena calon tunggal di Indonesia merupakan anomali. Di negara-negara berdemokrasi maju, seperti di Inggri s, calon tunggal muncul di daerah-daerah dengan jumlah pemilih sedikit atau daerah pemilihan yang kecil. Kemunculan calon tunggal di daerah dengan skala pemilihan kecil ini tidak memengaruhi eksistensi partai politik.

Yang terjadi di Indonesia menunjukkan calon tunggal justru muncul di derah pemilihan besar dengan jumlah pemilih banyak dan di daerah yang kekuatan partai politiknya terdistribusi cukup baik. Di mayoritas negara multipartai ada kerangka hukum dan regulasi yang meniscayakan melantik calon tunggal sebagai pemenang pemilihan umum, baik melalui kontestasi pemungutan suara maupun aklamasi.

Di Amerika Serikat ada uncontested election (pemilihan umum tanpa kontestasi) karena hanya ada satu pasang calon pemimpin setelah masa pendaftaran habis. Yang bersangkutan kemudian ditetapkan sebagai pemenang. Di Kanada dikenal dengan istilah aklamasi. Di Amerika Serikat istilahnya work over.

Fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah seren tak pada 2015 membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum pusing karena UU No. 8/2015 yang menjadi landasan hukum pemilihan kepala daerah belum mengakomodasi fenomena calon tunggal ini.

UU No. 8/2015 mensyaratkan pemilihan kepala daerah dapat berjalan apabila minimal ada dua calon (sebelum direvisi menjadi UU No. 10/2016). Dalam pemilihan kepala daerah serentak pada 2017 setidaknya ada 337 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah yang memperebutkan 101 jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Data KPU menunjukkan dari 101 daerah itu terdapat sembilan daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon atau calon tunggal.

Sembilan daerah itu adalah Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pati, Kabupaten Landak, Kabupaten Buton, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Jayapura, Kabupaten Tambrauw, dan Kota Sorong. Dari sembilan daerah yang memiliki calon tunggal tersebut, delapan di antaranya adalah calon kepala daerah petahana .

Selanjutnya adalah: Calon tunggal dapat mengikuti pemilihan kepala daerah

lowongan pekerjaan
Penerbit Ziyad Visi Media, informasi selengkapnya KLIK DISINI Sumber: Google News | Warta 24 Kabupaten Tambrauw

thumbnail

Posted by On Januari 17, 2018

Masalah kesehatan di Papua tanggung jawab semua pemangku ...

Facebook Twitter Google+ RSS RSS Login/Daftar

  • Home
  • Tanah Papua
    • Anim Ha
    • Domberai
    • Bomberai
    • Lapago
    • Meepago
    • Mamta
    • Saireri
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Pendidikan dan Kesehatan
    • Otonomi
    • Nasional & Internasional
    • Lembar Olahraga
    • Jayapura Membang un
    • Infrastruktur
    • Ekonomi, Bisni & Keuangan
    • Seni Budaya
    • Nabire Membangun
  • Pasifik
  • Nusa
    • Ibukota
    • Jawa
    • Sumatera
    • Bali & Nusa Tenggara
    • Kalimantan
    • Sulawesi
    • Maluku
  • Artikel
    • Indepth
    • O pini
    • Pengalaman
    • Pernik Papua
    • Perempuan & Anak
    • Selepa
  • More
    • Pilihan Editor
    • Surat & Sumbangan Pembaca
    • Rilis Pers & Advertorial
    • PR Newswire
    • Berita Foto
  • Resources
    • Blog
    • Arsip
    • West Papua Daily
    • Laporan Warga
    • < li>Saya Komen!!!
  • 2013-2016
Show/Hide
  1. Home
  2. Penkes
  3. Masalah kesehatan di Papua tanggung jawab semua pemangku kepentingan
  • Rabu, 17 Januari 2018 â€" 19:28
  • 373x views
Masalah kesehatan di Papua tanggung jawab semua pemangku kepentingan Pemangku kepentingan lain selain pemerintah seperti pihak swasta, yakni perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan alam Papua, lembaga keagamaan, lembaga gereja, dan lembaga adat. Ketua Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Fajar Timur Jayapura, Pater Neles Tebay - Jubi ANTARA redaksi@tabloidjubi.com Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Ketua Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Fajar Timur Jayapura, Pater Neles Tebay, berpendapat masalah kesehatan di Bumi Cenderawaih merupakan tanggung jawab semua pemangku kepentingan bukan saja pemerintah atau instansi terkait.
"Penanganan masalah kesehatan dan promosi hidup sehat di tanah Papua mesti dipandang sebagai tanggung jawab dari setiap dan semua pemangku kepentingan, termasuk orang Papua," kata Pater Neles Tebay, Rabu (17/1/2018).
Pernyata an ini disampaikan Neles Tebay menanggapi persoalan kejadian luar biasa (KLB) campak dan gisi buruk di kabupaten Asmat, yang menyebabkan puluhan balita dan anak meninggal.
"Masalah kematian anak di tanah Papua mesti diseriusi oleh semua pihak. Kita baru saja dikagetkan dengan berita kematian 61 anak Papua di kabupaten Asmat. Mereka meninggal karena serangan campak dan kurang gizi alias gizi buruk. Kematian anak Papua dalam jumlah yang banyak juga terjadi pada 2017," katanya.
Sejak April hingga Juli 2017, kata dia, sebanyak 50 balita meninggal di distrik Tigi Barat, kabupaten Deiyai.
Sesudah itu, sejak Juli hingga Oktober 2017, sebanyak 35 anak Papua meninggal di kampung Yigi, distrik Inikgal, kabupaten Nduga.
Lalu, pada tahun-tahun sebelumnya pun terjadi kematian anak Papua dalam jumlah yang banyak.
"Kasus-kasus kesehatan di atas memperlihatkan bahwa anak-anak Papua sangat rentan terhadap penyakit. Kematian dalam jumlah yang besar dapat saja terjad i pada orang Papua, kapan saja di semua kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat. Masalah kematian anak Papua tidak boleh dipandang remeh," katanya.
Terkadang pemerintah dituding sebagai satu-satunya institusi yang paling bertanggung jawab atas urusan kesehatan di Tanah Papua.
Tentunya, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dapat mengambil langkah tertentu.
"Tetapi, melimpahkan semua urusan kesehatan hanya pada pemerintah sama dengan melepaskan tanggung jawab dari pemangku kepentingan yang lain," katanya.
Selama ini, permasalahan yang mencuat yakni kekurangan dokter umum, dokter spesialis, mantri, gedung puskesmas atau pun pustu yang jauh dari penduduk Papua, atau puskesmas yang tidak ada perawatnya, puskesmas yang tidak tersedia obat-obat yang dibutuhkan rakyat, biaya transportasi yang mahal.
Selain itu, terisolirnya kampung yang didiami orang Papua dan rendahnya kesadaran orang Papua di kampung dalam hal hidup sehat, apalagi lingkungan keh idupannya yang kotor dan lain-lain.
"Semua alasan ini yang selama ini dijadikan sebagai faktor-faktor penyebab bila terjadi kasus kesehatan yang besar yang menarik perhatian dari banyak pihak seperti masalah kesehatan sekarang di kabupaten Asmat," ujarnya.
"Orang Papua tidak boleh terus menerus mengulangi alasan-alasan ini. Orang Papua sudah harus pikir dan terlibat dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan dan memajukan hidup sehat," sambungnya.
Menurut Neles Tebay yang juga koordinator Jaringan Damai Papua, orang Papua mesti temukan solusi-solusi alternatif yang tepat-guna, sehingga tidak tergantung pada dokter, mantri/perawat, atau pihak-pihak lain.
Orang Papua mesti memperlihatkan kemampuannya untuk memelihara kesehatannya sendiri, biarpun tidak ada dokter dan mantri.
"Sekali lagi, oleh sebab itu, penanganan masalah kesehatan dan promosi hidup merupakan tanggung jawab bersama. Tidak benar kalau sektor kesehatan dipandang sebagai mo nopoli pemerintah saja, baik pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten," katanya.
Pemangku kepentingan, menurut Neles Tebay, pemerintah bukan merupakan satu-satunya pemangku kepentingan, melainkan salah satu dari antara pemangku kepentingan yang lain.
Pemangku kepentingan lain selain pemerintah seperti pihak swasta, yakni perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan alam Papua, ada lembaga keagamaan, lembaga gereja, lembaga adat, dan kelompok-kelompok, seperti kelompok perempuan dan pemuda.
"Semua pemangku kepentingan ini dapat memberikan kontribusi yang khas dalam menangani masalah kesehatan dan mempromosikan hidup sehat di antara orang asli Papua. Bahkan setiap pribadi mesti bertanggung jawab atas perkembangan kesehatannya," katanya.
Kata dia, semua pemangku kepentingan mesti dilibatkan dalam mengurus kesehatan di Papua.
Mereka perlu dipertemukan secara bersama dalam pertemuan dan dilibatkan dalam diskusi yang membahas tentang s ektor kesehatan dan mencarikan secara bersama solusi-solusi yang dapat dilaksanakan.
"Dan tentunya, setiap pemangku kepentingan mempunyai peran yang berbeda, sehingga tugasnya dapat dibagi antara semua pemangku kepentingan sesuai peranan mereka masing-masing. Dengan demikian, mereka semua secara bersama berpartisipasi dalam mengurus kesehatan rakyat di bumi cenderawasih," katanya.
Neles Tebay mengatakan mempertemukan semua pemangku kepentingan yang membahas sektor kesehatan, dialog sektoral perlu dilaksanakan di setiap kabupaten.
Dalam dialog sektoral itu, semua pemangku kepentingan yang berkompeten dan berpengalaman dalam urusan kesehatan diundang sebagai peserta dialog.
"Dialog tentang sektor kesehatan melibatkan pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Para peserta diundang bukan untuk saling menuduh, menuding, dan mempersalahkan satu sama lain, melainkan untuk secara bersama mengidentifikasi dan menganalisa masalah serta menetapkan solusi secara b ersama," ujarnya.
“Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, urusan kesehatan akan menjadi keprihatinan dan tanggungjawab bersama dari semua pemangku kepentingan," kata Neles menutup pembicaraan. (*)

loading...
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Sebelumnya

KLB Asmat contoh pelayanan pemerintah yang buruk

Selanjutnya

Baca Juga
  • Bupati Dogiyai: Jangan pukul rakyatku apalagi membunuh

    Meepago â€" Selasa, 09 Januari 2018
  • Ucapan Trump bakar kemarahan Afrika

    Dunia â€" Senin, 15 Januari 2018
  • Pengurus baru PSSI Papua harus berani buat perubahan

    Lembar Olahraga â€" Jumat, 12 Januari 2018 < /li>
  • Adik Wagub Papua, ditemukan meninggal di kontrakan

    Polhukam â€" Kamis, 11 Januari 2018
  • Pengembangan Daerah, Wari/Taiyeve diwacanakan jadi Ibu Kota Tolikara

    Lapago â€" Senin, 08 Januari 2018

Komen Saya

  • Warga Bicara Soal Tiket Pesawat yang Mahal di Papua 26 November 2015 | 11:58 pm
  • Jejak Pasukan Sekutu di Bougainville 23 November 2015 | 11:44 pm
  • 10 Fakta Hiu Karpet Berbintik 23 November 2015 | 11:34 pm
  • Apa Kata Mereka Tentang Kawasan Cagar Alam Cycloop? 19 November 2015 | 11:26 pm

Laporan Warga

Simak Juga SONAMAPA Gelar Literasi Baca Buku Sejarah Papua
Rabu, 20 Desember 2017 | 22:23
Diproduksi : West Papua Updates@desember2017 Aksi Tolak Pekuburan Umum
Rabu, 20 Desember 2017 | 22:17
Diproduksi : West Papua Updates@desember2017 Kematian Alex Sambom
Kamis, 14 Desember 2017 | 03:27
Diproduksi : West Papua Updates Fadal Al Hamid tentang kapitalisme dan ideologi
Kamis, 14 Desember 2017 | 03:24
Diproduksi : West Papua Updates Tuntutan Tutup Freeport
Kamis, 14 Desember 2017 | 03:37
Diproduksi : West Papua Updates Suara Papua Dibungkam
Selasa, 30 Mei 2017 | 11:27
Diproduksi : wpu ‹ › Terkini
  • BPJS Nabire ajak donatur bantu iuran jaminan kesehatan warga kurang mampu

    Saireri â€" Rabu, 17 Januari 2018 | 22:31 WP
  • Jenis usaha permainan anak-anak menjamur di Pantai Nabire

    Ekonomi â€" Rabu, 17 Januari 2018 | 21:53 WP
  • AMPTPI nyatakan netral Pilkada di Papua

    Mamta â€" Rabu, 17 Januari 2018 | 20:06 WP
  • Masalah kesehatan di Papua tanggung jawab semua pemangku kepentingan

    Penkes â€" Rabu, 17 Januari 2018 | 19:28 WP
  • Mahasiswa Puncak Diimbau tidak berpolitk praktis

    Mamta â€" Rabu, 17 Januari 2018 | 19:19 WP
  • Penyerahan DPA Papua 2018 menunggu evaluasi APBD

    Otonomi â€" Rabu, 17 Januari 2018 | 19:02 WP
  • Dinkes Papua pertanyakan dana kesehatan di Asmat

    Otonomi â€" Rabu, 17 Januari 2018 | 18:48 WP
  • TPS di kompleks Dinas PU dipindahkan ke jalan Dorem Kai

    Anim Ha â€" Rabu, 17 Januari 2018 | 18:19 WP
  • Sebagian besar petugas kebersihan di Merauke sudah lanjut usia

    Anim Ha â€" Rabu, 17 Januari 2018 | 18:16 WP
  • Dinas Lingkungan Hidup targetkan PAD tahun 2018 Rp 1 miliar

    Anim Ha â€" Rabu, 17 Januari 2018 | 17:49 WP
  • Kasus pencemaran nama baik Bupati Merauke ditingkatkan ke penyidikan

    Anim Ha â€" Rabu, 17 Januari 2018 | 17:42 WP
  • Gubernur inginkan data valid kematian 58 anak di Asmat

    Otonomi â€" Rabu, 17 Januari 2018 | 17:35 WP
  • Warga Kuda Mati tolak TNI masuk tim terpadu

    Anim Ha â€" Rabu, 17 Januari 2018 | 17:19 WP
  • Masyarakat Nabire mengaku puas menonton band-band legendaris Papua

    Saireri â€" Rabu, 17 Januari 2018 | 16:43 WP
  • Dua Paslon Parpol Pilkada Paniai lolos verifikasi administrasi

    Meepago â€" Rabu, 17 Januari 2018 | 16:34 WP
Stop Press
  • Apakah rakyat Papua Nugini akan lenyap akibat makan pinang?
    Selasa, 14 September 2016
  • 7 Tempat Liburan Paling Ngehits di Indonesia. Mana Favoritmu?
    Rabu, 14 September 2016
  • Studi: kehidupan terancam, level oksigen jatuh 2% dalam 50 tahun
    Minggu, 14 September 2016
Index » Teras Lampung Ekuatorial Berita Lingkungan DeGorontalo Kabar Kota Berita Bali Kalteng Pos News Balikpapan Suara Kendari Kabar Selebes Suara Papua Cahaya Papua Aceh Traffic Aceh Baru Ranah Minang Merdeka Radio New Zealand International Solomon Star Vanuatu Daily PINA Islands Business Fiji Times Maori TV Post Courier Dedicated for West Papua | From Sorong to Samarai Property of PT Jujur Bicara Papua Search Engine Submission - AddMeSumber: Google News | Warta 24 Kabupaten Nduga

thumbnail

Posted by On Januari 17, 2018

Menyaksikan Matahari Terbit dari Puncak Sakub, Destinasi Berlatar ...

Menyaksikan Matahari Terbit dari Puncak Sakub, Destinasi Berlatar Gunung Slamet di Tegal dan Brebes

Bagi penikmat wisata alam, tentu puncak menjadi satu di antara wisata yang diminati. Apalagi jika puncak tersebut menyuguhkan pemandangan nan memukau.

Menyaksikan Matahari Terbit dari Puncak Sakub, Destinasi Berlatar Gunung Slamet di Tegal dan BrebesTRIBUN JATENG/BARE KINGKIN KINAMUPenampakan Gunung Slamet dari Puncak Sakub.

TRIBUNTRAVEL.COM - Bagi penikmat wisata alam, tentu puncak menjadi satu di antara wisata yang diminati.

Apalagi jika puncak tersebut menyuguhkan pemandangan nan memukau.

Seperti puncak Sakub.

Puncak ini berada di ketinggian 2080 mdpl.

Para pengunjung bisa melihat paronama perbukitan di sekitar Desa Sigedong, Desa Sirampog, dan kemegahan Gunung Slamet.

Desa Sigedong termasuk kawasan Kabupaten Tegal dan Sirampog masuk kawasan Kabupaten Brebes.

Desa-desa tersebut berbentuk perbukitan nan menyejukkan mata.

Tak terkecuali puncak Sakub yang terletak di Kabupaten Brebes.

Dengan waktu tempuh dari kota Tegal sekitar dua jam, waktu tersebut akan terbayar lunas dengan kemegahan ciptaan kuasa.

Yakni, Gunung Slamet nan kokoh.

Halaman selanjutnya 123 Ikuti kami di
Editor: Sinta Agustina Sumber: Tribun Jateng Tinggal Hitungan Hari Menikah, Calon Suami Dijemput Ajal, "Mau Aku Kemanakan Gaun Pengantinku Bang" Sumber: Google News | Warta 24 Kabupaten Puncak

thumbnail

Posted by On Januari 17, 2018

Pendaftaran Berakhir, 'Kotak Kosong' Warnai Pilkada 13 Daerah

  1. Pendaftaran Berakhir, 'Kotak Kosong' Warnai Pilkada 13 Daerah CNN Indonesia
  2. Pendaftaran Sudah Diperpanjang, 13 Daerah Tetap Calon Tunggal kumparan.com (Siaran Pers) (Blog)
  3. Pendaftaran Paslon Ditutup, 13 Daerah Hanya Punya Calon ... SuratKabar.ID
  4. Full coverage
Sumber: Google News | Warta 24 Kabupaten Puncak